Mahasiswa: Agent of Change?

Mahasiswa. Ada yang skeptis mendengarnya, adapula yang kagum dan berharap banyak. Seorang teman di grup facebook angkatan ada yang posting pertanyaan berkaitan dengan mahasiswa dan agent of change. Sebenarnya sudah dari beberapa minggu terakhir berkecamuk banyak hal dipikiran yang sangat ingin saya tuangkan kedalam tulisan termasuk mengenai pertanyaan ini, hanya saja masih menang malasnya daripada 'ingin'-nya.

Kembali ke pertanyaan diatas. Menurut saya pribadi, setelah ikut mengamati teman-teman yang KKN dan ikut kegiatan yang frekuensinya masih seumur jagung, mahasiswa sebenarnya dimaksudkan dan ditujukan untuk menjadi agent of change. Lebih tepatnya itu adalah idealisme dan public hope. Mengapa saya katakan 'sebenarnya'? Karena mahasiswa harus KKN, harus magang. Tujuannya dari semua itu adalah mendidik dan mendorong mahasiswa agar menjadi seorang agent of change yang dekat dengan publik (magang) maupun masyarakat (KKN).

Bukankah pada kenyataannya mahasiswa adalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf, dan juga sebagai manusia mahasiswa memiliki persepsinya sendiri dalam memahami sesuatu, terutama dalam materi kuliah yang didapat selama di universitas. Jadi, pasti akan terbentuk beragam persepsi pribadi yang lebih menentukan pemikiran dan jati diri seseorang daripada public hope itu sendiri.

Mahasiswa sangat sangat diharapkan menjadi seorang agen perubahan. Apa yang didapat mahasiswa dibangku kampus - jika boleh saya andaikan - sudah masuk level intermediate. Sedangkan anak SMA masih beginner alias pemula. Mau yang niat, yang ga niat, yang rajin, yang ogah-ogahan, semua mahasiswa basicnya intermediate. Baru kalau yang niat, yang rajin, yang nyantol, dapet dobel pangkat ke advance level.

Mengapa saya katakan sangat sangat diharapkan?

Memang, KKN itu hanya berbobot 3 sks. Tapi toh ga sedikit universitas yang mewajibkan mahasiswanya untuk KK. Jadi memang sebagai mahasiswa harus menyadari harapan publik yang melekat pada diri dan titel seorang mahasiswa. Bagaimana caranya? Saya kira, seiring dengan terbentuknya persepsi pribadi dan pemahaman terhadap materi kuliah, mahasiswa harus selalu ingat dengan peran seorang mahasiswa dan public hope yang terbentuk di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat lebih fleksibel  dan lebih bijak menanggapi masyarakat pada umumnya.

Konvergensi IFRS

AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA

Generally Accepted Accounting in Indonesia

Ahmad Kholid Halimi

Departemen Ilmu Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jember

Abstrak

Di bidang akuntansi dan keuangan terutama audit di Amerika Serikat, dikenal istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau United States Generally Accepted Accounting Principles, adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah Amerika Serikat. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Amerika Serikat, harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum disana. Sesuai standar pelaporan pertama dari standar auditing, auditor dalam laporannya akan mengungkapkan apakah laporan keuangan yang diaudit telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika atau tidak. Standar yang berlaku di Amerika ini disebut juga dengan rule-based. Di sisi lain, ada pula priciple-based, yaitu standar yang memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, anggota komite audit, dan auditor menerapkan judgment profesionalnya untuk lebih fokus pada merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar. Di Indonesia standar yang digunakan adalah principle-based. Makalah ini disusun untuk mengetahui mengapa Indonesia cenderung menggunakan model principle-based dalam praktik akuntansi dan keuangannya.

Keyword: United States Generally Accepted Accounting Standard, rule-based, principle-based

Pendahuluan

United States Generally Accepted Accounting Principles, adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah United States atau Amerika Serikat. IFRS, International Financial Reporting Standards, adalah standar dasar, pengertian dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional, International Accounting Standards Board (IASB).

Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional, Internasional Accounting Standards Committee (IASC). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab gunan menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

RULE-BASED STANDARD dan PRINCIPLE-BASED STANDARD

Selama ini terdapat anggapan bahwa standar akuntansi yang berlaku di Amerika merupakan rule-based, dan IFRS adalah principle-based. Nelson (2003) mendefinisi aturan (rules) meliputi kriteria spesifik, bright line thresholds, contoh-contoh, pembatasan skopa, perkecualian, petunjuk implementasi. AAA Financial Accounting Standard Committee (2003) mengkarakteristikkan standar sebagai sebuah kontinum yaitu rigid (more rules) pada satu titik, dan fleksible (more concept or principle) pada titik lain. AAA Financial Accounting Standard Committee (2003) juga memberikan ilustrasi standar yang more rules dengan pernyataan  “Annual depreciation expense for all assets is to be 10 percent of the original cost of asset until the asset fully depreciated “, dan standar yang more principles dengan pernyataan ” Depreciation expense for the reporting period should reflect the decline in the economic value of the asset over the period“.

Berdasar ilustrasi di atas, standar yang memiliki aturan lebih banyak tidak meninggalkan ruang untuk judgment mengenai jumlah biaya depresiasi. Standar semacam ini akan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu, namun di sisi lain mungkin kurang relevan karena ketidakmampuan standar merefleksi kejadian ekonomi entitas yang berbeda antar perusahaan dan antar waktu. Sebaliknya pada ekstrim kanan, standar mensyaratkan penerapan judgment dan keahlian professional baik oleh manajer maupun auditor dalam menentukan depresiasi asset yang paling merefleksi kondisi perusahaan. Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan untuk dapat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan, namun terlalu mahal untuk diterapkan dan menurunkan komparabilitas antar perusahaan dan antar tahun. Jadi, sebenarnya tidak ada standar yang berada pada titik ekstrim garis kontinum. Standar akan berisi kombinasi prinsip dan aturan, hanya saja ada standar yang memiliki aturan lebih banyak dibanding standar yang lain sehingga orang menyebutnya sebagai rule-based.

Beberapa penulis mengidentifikasi beberapa kos dan manfaat dari rules-based dan principles-based standard. Standar yang detail memiliki beberapa manfaat. Schipper (2003) mengidentifikasi manfaat dari standar yang detail, yaitu (1) meningkatkan komparabilitas, (2) meningkatkan verifiabilitas (konsensus antar pengukur), (3) mengurangi kemungkinan perselisihan mengenai suatu perlakuan akuntansi, dan (4) mengurangi risiko litigasi. Namun, standar yang detail juga bukan tanpa kos. Standar yang detail tidak dapat memenuhi tantangan perubahan kondisi keuangan yang kompleks dan cepat dan sering menyediakan benchmark untuk menentukan kesesuaian dengan aturan (form) tapi tidak merefleksi kejadian ekonomi yang mendasarinya secara substansial (Finnerty 1988, dalam AAA Financial Accounting Standard Committee, 2003). Standar yang detail juga menyediakan insentif bagi manajemen untuk menstrukturkan transaksi sesuai hasil yang diharapkan berdasarkan aturan dalam standar. Auditorpun menjadi lebih sulit untuk menolak manipulasi yang dilakukan oleh manajemen ketika ada aturan detail yang menjustifikasinya.

Standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, anggota komite audit, dan auditor menerapkan judgment profesionalnya untuk lebih fokus pada merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar.

bersambung . .  .

Standar Akuntansi: Rule-based Accounting Standard dan Principle-based Accounting Standard

Hmm, sebenernya kasus ini menyimpang banget dari departemenku. Tapi, gara-gara bantuin si bonsai ngerjain papernya, aku jadi ngeh sama issue yang satu ini. So, I wanna share this wit u guys. Have fun! ^.^

Standar Akuntansi Keuangan merupakan sistem aturan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang digunakan tiap negara berbeda satu dengan yang lainnya. Di dunia ini, basically ada 2 standar keuangan, rule-based accounting standard dan principle-based accounting standard. Sesuai dengan namanya, rule-based accounting standard cenderung berisi aturan-aturan yang mendefinisi tiap hal. Karena tiap hal sampe yang terinci pun diatur, rule-based ini jadi memiliki celah. Sedangkan principle-based accounting standard hanya berisi prinsip yang nantinya diaplikasikan dalam berbagai hal. Misalnya, aturan: JAGA KEBERSIHAN. Aturan ini merupakan prinsip. Dan pengaplikasiannya bisa dikira-kira dan disesuaikan sendiri oleh individu, dalam hal ini akuntan. Akuntan dituntut untuk memiliki sense akuntansi yang baik sehingga memiliki professional judgement (pertimbangan professional) yang baik pula. Maka pengaplikasian aturan menjadi: kita harus menjaga kebersihan diri, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, dsb.  Bandingkan dengan rule-based. Dalam rule-based, bentuk aturan prinsip JAGA KEBERSIHAN akan dikodifikasikan secara lebih spesifik seperti.

1. Mandi 3 kali sehari.Celahnya: mandi 3 kali sehari tidak pakai sabun tidak apa-apa. Karena ada celah inilah maka akan timbul aturan baru: Mandi pakai sabun.
2. Cuci tangan sebelum makan
3. Buang sampah pada tempatnya

Nah, sebenarnya dari aturan-aturan itu bisa ditarik satu kesimpulan saja: JAGA KEBERSIHAN. Karena itu rule-based accounting standard menjadi lebih rumit dan terdapat celah dalam setiap aturannya, sehingga akan dibuat aturan baru untuk menutupi celah itu. Di sisi lain, rule-based lebih mudah diaplikasikan dan tidak menimbulkan kebingungan karena aturannya sudah jelas. Sedangkan principle-based, tidak dipengkiri, membutuhkan lebih banyak kompetensi dan professional judgement. Dalam kondisi tidakadanya petunjuk, principle-based akan menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakkonsistensian informasi.

Bumi Terancam Tsunami Matahari Hari Ini

Bumi terancam dihantam gelombang yang disebabkan cuaca  buruk di luar angkasa Selasa ini, setelah terjadi ledakan besar Matahari. Demikian peringatan yang dikeluarkan para ilmuwan.

Ledakan Matahari yang terjadi pekan lalu direkam oleh sejumlah satelit, termasuk satelit terbaru milik Badan Antariksa AS, NASA, Solar Dynamics Observatory (SDO), yang mengamati gelombang mengejutkan di permukaan Sang Surya.

Ledakan mengarah ke Bumi dan berpotensi mengirimkan 'tsunami Matahari' yang melintasi angkasa sepanjang 93 juta mil.

Situs New Scientist melaporkan, gambar yang dihasilkan satelit SDO menunjukkan adanya gelombang kejut dari flare Matahari ke luar angkasa.

Para ahli mengatakan, gelombang gas superkilat akan mencapai Bumi Selasa ini -- yang akan memukul perisai magnetis yang melindungi Bumi.

Peristiwa ini diperkirakan akan memicu penampakan spektakuler aurora atau cahaya di Utara dan Selatan Bumi.

Para ilmuwan telah memperingatkan sebelumnya, bahwa ledakan Matahari besar yang sangat besar berpotensi merusak satelit dan pembangkit tenaga, dan alat komunikasi di Bumi.

NASA baru-baru ini memperingatkan bahwa Inggris Raya bisa menderita akibat pemadaman listrik dan kerusakan sistem komunikasi dalam waktu lama, pasca Bumi dihantam badai Matahari.

Sementara, laman Daily Telegraph mengabarkan prediksi seorang ahli luar angkasa senior yang meyakini Bumi akan dihantam energi badai Matahari yang mengejutkan, setelah Matahari bangun dari 'tidur panjangnya' suatu ketika di tahun 2013.

Dr Lucie Green dari Mullard Space Science Laboratory, Surrey, terus mengamati peningkatan aktivitas Matahari melalui teleskop Jepang, Hinode.

"Kembang api yang diproduksi Matahari sungguh luar biasa," kata dia, seperti dimuat laman Telegraph, Senin 2 Agustus 2010.

"Ini adalah fenomena yang langka, ledakan tak hanya satu,  dua ledakan hampir simultan ini terjadi di lokasi berbeda, dan akan diluncurkan menuju Bumi.

Dijelaskan dia, letusan ini terjadi saat struktur magnetik besar dalam atmosfer Matahari kehilangan  stabilitas dan tak dapat lagi ditekan oleh gravitasi Matahari.

"Letusan pertama terlihat begitu besar sehingga mengubah medan magnet di setengah atmosfer Matahari dan mengondisikan untuk terjadi ledakan kedua.

"Kedua ledakan berpotensi mengarah ke Bumi tetapi mungkin berjalan pada kecepatan yang berbeda."

"Ini berarti kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mengamati dampaknya, baik dampak utama maupun dampak secara berkepanjangan." Namun, belum ada penjelasan dari juru bicara NASA.

***

Seperti dimuat laman NewScientist, ledakan magnetis Matahari yang kompleks akan membentuk awan elektris yang yang akan mengirimkan partikel ke Bumi.

Ketika awal itu menabrak Bumi, bisa terjadi kapanpun, bahkan sekarang, akan memicu aurora di kutub.

Yang terburuk, ini bisa menjadi  ancaman bagi satelit - meskipun mungkin bukan yang terparah.

Aisha, Korban Mutilasi Hidung

Majalah terkemuka TIME, yang akan terbit 9 Agustus 2010, memuat foto yang mengerikan. Gambar tragis seorang perempuan muda Afghanistan berusia 18 tahun, Aisha.

Dengan kulitnya yang terang, juga rambut panjangnya yang panjang, hitam, dan bergelombang, Aisha akan terlihat menonjol, meski berada di tengah keramaian.

Itu dulu. Aisha kini memang masih mampu jadi pusat perhatian, tapi dengan alasan berbeda. Karena kini dia mengerikan.

Aisha adalah korban kebiadaban Taliban, hidung dan telinganya dimutilasi, dipotong oleh suaminya sendiri. Demikian dimuat situs Daily Mail, Selasa 3 Agustus 2010.

Kisah tragis itu terjadi sebelum tengah malam. Militer Taliban menggedor pintu dan memerintahkan hukuman atas diri Aisha karena dia melarikan diri dari rumah suaminya.

Aisha memohon ampun dan menjelaskan bahwa suaminya memperlakukannya seperti budak. Ia hanya punya dua pilihan, bertahan dan mati, atau melarikan diri. Aisha memilih opsi kedua.

Namun, penjelasan itu tak digubris komandan Taliban setempat. Lalu, adegan mengerikan terjadi. Kakak iparnya memeganginya, lalu suaminya sendiri mengeluarkan pisau.

Pertama, dua telinga Aisha dipotong. Lalu pria itu dengan tega memotong hidung istrinya sendiri, Aisha.

"Ini bukan kejadian 10 tahun lalu. Kisah tragis ini baru terjadi tahun lalu," demikian dimuat dalam situs TIME, 29 Juli 2010.

Aisha kini berada di sebuah lokasi persembunyian rahasia di Kabul. Dia menentang keras pemerintah Afghanistan yang mempertimbangkan mengakomodasi Taliban dalam politik.

"Mereka yang melakukan kekejaman ini, aku korbannya. Bagaimana bisa ada rekonsiliasi dengan Taliban," kata Aisha, sambil memegang wajahnya.

Aisha bersedia dipotret untuk menunjukkan pada dunia apa yang dilakukan Taliban pada warga Afghanistan, dan terutama kaum perempuan.

Redaktur Pelaksana TIME, Richard Stengel menjelaskan alasan mengapa pihaknya memuat sampul kontroversial itu.

Kata dia, butuh waktu panjang dan energi besar untuk memutuskan memuat foto Aisha. Salah satunya, adalah memastikan keselamatan perempuan malang itu. Aisha adalah simbol harga mahal yang dibayar perempuan Afghanistan atas ideologi represif Taliban.

Juga memikirkan efeknya jika sampul ini dilihat anak kecil. "Kami telah berkonsultasi dengan beberapa psikolog anak terkait potensi buruk jika gambar ini dilihat anak kecil."

Beberapa psikolog mengatakan ini bagian dari gambaran kekerasan di media. "Namun, Dr Michael Rich, Direktur Pusat Media dan Kesehatan Anak di Rumah Sakit Anak Boston, mengatakan gambar ini adalah simbol kejadian tragis yang bisa terjadi pada setiap orang."

"Kami meminta maaf pada pembaca yang keberatan dengan pemuatan gambar ini. Kami mengundang komentar pembaca soal dampak foto ini."

"Namun, sekali lagi, hal buruk bisa terjadi pada setiap orang, ini adalah tugas kami [jurnalis] untuk menguak dan menjelaskannya pada publik," tambah Stengel.

Karawang Sebagai Ibukota Baru

Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta semakin bersambut di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Gusti Raden Ayu Koes Moertiyah justru mengajukan  alternatif pilihan Ibukota adalah Karawang, Jawa Barat.

“Alasannya, daerah Karawang kan  jaraknya tidak begitu jauh dengan Jakarta," kata Gusti Mung, panggilan Koes Moertiyah. "Sehingga, nantinya antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian,  jaraknya tidak berjauhan,” kata dia  kepada VIVAnews di Solo akhir Juli 2010 ini.

Dia menjelaskan, kondisi tanah di Karawang itu datar dan tidak naik  turun. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi tekstur tanah di Jonggol  yang berbukit-bukit. Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor sendiri pada masa pemerintahan Orde Baru pernah menjadi pilihan alternatif Ibukota.

“Kalau di Karawang sih kondisinya datar dan pinggir pantai. Jadi, lebih sesuai untuk dijadikan Ibukota,” kata salah satu putri almarhum Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XII itu.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai alternatif pemindahan ibukota ke luar Jawa, ia menolaknya. Sebab, jika dipindah ke salah satu kota di Kalimantan, berarti semua urusan yang berpusat di Jakarta dicabut.

“Saya kira nggak mungkin dipindah ke luar Jawa. Karena, sama saja harus mencabut semuanya. Selain itu, juga jauh dengan Jakarta yang sudah menjadi pusat perekonomian,” katanya.

Dengan adanya wacana pemindahan ibukota ini, dia menganjurkan supaya jauh-jauh hari sebelumnya dipersiapkan grand design yang sangat matang. Takutnya, nanti setelah benar-benar pindah akan muncul masalah baru lagi seperti halnya masalah ibukota yang lama.

“Kalau tiba-tiba dipindah dan menimbalkan masalah lagi kan repot. Jadi, yang paling penting bagaimana menyiapkan desain besarnya secara matang,” kata legislator dari Partai Demokrat asal  daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Saat ini, terdapat pendapat beragam di parlemen soal pemindahan Ibukota. Ada yang menolak, ada yang setuju. Bagi yang setuju, muncul sejumlah kota alternatif seperti Palangka Raya, Banjarmasin, dan ada pula yang menginginkan dibangun sebuah kota baru. Lebih jauh, baca liputan SOROT ini.

Relokasi Ibukota ke Palangkaraya

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Kalimantan Tengah, Hamdhani, menyambut gembira wacana pemindahan Ibukota ke Palangka Raya. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Tengah berbangga hati karena kota mereka disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ibukota baru di republik ini.

"Ide pemindahan Ibukota disambut baik masyarakat Palangka Raya. Bahkan mereka meminta agar gagasan ini terus diwacanakan dan diwujudkan," ujar Hamdhani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. "Istilahnya, tempat kami itu tampaknya 'dilamar,' jadi tentu kami sambut positif," kata Hamdhani.

Ia menyatakan, wacana pemindahan Ibukota ke Palangka Raya bukan sekali ini saja muncul, karena sejak tahun 1957 Presiden Soekarno telah menyatakan bahwa Palangka Raya akan menjadi ibukota negara. Hamdhani pun memandang Palangka Raya tepat menjadi ibukota, terutama dari sisi geografis.

"Di Kalimantan tidak ada ancaman gempa dan gunung berapi," tuturnya. Hamdhani mengingatkan, sebagus dan selengkap apapun infrastruktur suatu kota, akan percuma saja bila terkena gempa 6 skala Richter.

Namun Hamdhani mengakui bahwa pemindahan Ibukota tidaklah semudah yang diucapkan. "Ini juga menyangkut masalah anggaran," ujarnya. Oleh karena itu, ia mempertanyakan apakah memungkinkan bagi Indonesia untuk membangun Ibukota baru di tempat lain, dengan anggaran yang tersedia saat ini. Masyarakat Palangkaraya, ujarnya, sudah tentu berharap jawabannya adalah 'mungkin.'

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari menilai bahwa gagasan pemindahan Ibukota tidak bersifat konsepsional sehingga sulit untuk diwujudkan. "Jangan-jangan wacana ini sebentar lagi akan kempes," ujarnya pesimistis.

Jika serius ingin mewujudkan wacana pemindahan Ibukota, kata Hajriyanto, maka pengkajian mendalam harus segera mulai disusun karena persoalan pindah Ibukota bersifat multidimensional.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang juga menyatakan kesiapan rakyatnya untuk menjadikan Palangka Raya sebagai Ibukota. Palangka Raya, kata Teras Narang, juga siap menjadi Ibukota berdasarkan luas wilayah, geografi, perhubungan dan sarana.

Situs Porno di Gedung DPR

Setelah aksi artis senior Pong Harjatmo, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini diserang hacker (pembajak). Situs porno bergentayangan di dua unit komputer yang memberikan layanan kios informasi di gedung wakil rakyat yang terhormat.

Koneksi internet pada layanan kios informasi di lingkungan gedung DPR itu hanya berjaringan internal. Jadi pelaku diduga kuat melakukan kejahatannya itu langsung secara fisik datang ke gedung DPR.

Sekretariat Jenderal DPR berjanji akan menyelidiki rekaman CCTV yang dipasang di Gedung DPR, untuk mengusut tuntas insiden munculnya gambar-gambar porno di gedung dewan yang telah mengesahkan UU Pornografi itu.

Hingga kini, Sekretariat Jenderal DPR belum mengetahui pembajak dua unit layanan kios informasi di lingkungan gedung. Investigasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR pun belum membuahkan hasil.

"Belum. Kami akan melakukan evaluasi dan memeriksa rekaman CCTV," kata Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, Jakarta.

Modus yang dilakukan pelaku adalah menutup selancar internet milik Internet Explorer (IE). Padahal, selancar IE itu sudah diprogram oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk memblokir situs mesum. Dan hanya menampilkan situs resmi DPR.

"Tapi kalau browser IE itu ditutup, dan (pelaku) kemudian mengklik atau membuka IE baru atau firefox yang ada di belakang layar, maka ia bisa membuka situs lain selain DPR," kata Andi Mardinsyah, staf Bidang IT di Pusat Pengkajian dan Pengendalian Data dan Informasi (P3DI).

Bila itu yang terjadi, maka Nining dan P3DI menduga bahwa pelaku pembajakan bisa saja siapapun yang menggunakan kios informasi di lobi Gedung Nusantara III itu.

Alhasil, gambar-gambar porno itu ternyata muncul begitu saja tanpa diklik terlebih dahulu oleh siapapun. Gambar-gambar porno itu pun tidak muncul secara serempak di dua layar kios informasi.

Gambar porno di layar kios informasi kedua baru muncul beberapa saat secara mendadak, setelah gambar porno di layar kios informasi pertama telah hilang dengan sendirinya.

Dengan demikian, tidak mungkin gambar-gambar porno itu dibuka langsung oleh seseorang yang berada di depan kios informasi yang bersangkutan.

Menanggapi Kasus Menkeu Sri Mulyani

Kamis, 17 Desember 2009
Andai Sri Mulyani Harus Diganti
Oleh: P.M. Erza Killian *)

KITA menginginkan negara melakukan fungsi melindungi kita. Namun, ternyata negara berkhianat dan justru memeras rakyatnya sendiri. Jangan lupa, apakah itu pasar bebas atau negara, mereka bisa menciptakan keadaan negatif kalau tanpa dicek... (Sri Mulyani Indrawati, 2009).

Karir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati semakin berada di ujung tanduk. Setelah rakyat dan beberapa partai besar beramai-ramai mendesak Sri Mulyani dan Boediono dinonaktifkan selama masa penyelidikan Pansus Century, Sri Mulyani kembali menjadi musuh publik. Itu terjadi sesudah muncul rekaman percakapan yang ditengarai sebagai dialog antara dia dan Robert Tantular untuk "mengondisikan" proses bailout Bank Century.

Masalah yang terus-menerus muncul dan menyudutkan Sri Mulyani itu sangatlah mungkin menuju pada pencopotan dia sebagai Menkeu. Sangat tragis jika karir salah seorang menteri keuangan terhebat yang pernah dimiliki Indonesia tersebut harus berakhir dengan citra negatif.

Kepercayaan Internasional

Sri Mulyani adalah salah seorang tokoh utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia selama minimal empat tahun terakhir. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengakumulasi cadangan devisa tertinggi yang pernah diraih, yakni USD 50 miliar. Juga, berhasil mengurangi angka utang publik secara signifikan sehingga meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional dan investor asing.

Sebagai individu, Sri Mulyani juga berhasil memperoleh pengakuan dan kepercayaan internasional dengan berada di posisi ke-23 dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes pada 2008. Dia pun menjadi menteri keuangan terbaik dunia versi beberapa majalah regional dan internasional.

Dengan berbagai pencapaian dan kebijakannya, Sri Mulyani berhasil mengembalikan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor asing hanya dalam kurun waktu empat tahun. Satu hal yang mungkin tidak akan dapat dicapai dengan mudah oleh pendahulu-pendahulunya.

Peran besar Sri Mulyani juga diakui oleh beberapa pelaku bisnis dan pengamat ekonomi internasional. Mereka menyatakan bahwa salah satu kunci utama keberhasilan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah kepercayaan pasar internasional yang cukup besar terhadap tim ekonomi Indonesia yang dikendalikan oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga tokoh yang secara internasional dianggap paling berjasa dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi global pada 2008 dan bahkan sanggup tetap mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 4,9 persen, angka pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara (Global Post, 2009). Selama kurun waktu kepemimpinannya, Sri Mulyani tidak hanya berhasil menumbuhkan kepercayaan dunia internasional yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia, tapi juga menciptakan kepercayaan dan ketergantungan dunia internasional terhadap dirinya dan kebijakan yang dibuatnya. Dapat dikatakan, Sri Mulyani adalah salah satu "jaminan" bagi kepercayaan dunia internasional atas kinerja ekonomi kita. Suatu peran berat yang akan sulit diikuti oleh para penerusnya.

PR Berat Pemerintah

Skandal yang melibatkan Sri Mulyani menyisakan PR yang sangat berat bagi pemerintah. Tidak saja bahwa pemerintah kembali menghadapi krisis kepercayaan dari dalam negeri, pemerintah juga sangat berpotensi menghadapi krisis kepercayaan dari dunia internasional. Akan sangat sulit menemukan orang yang dapat dengan cepat dan tepat menggantikan posisi Sri Mulyani di perekonomian kita dan tetap mempertahankan kepercayaan internasional atas kinerja perekonomian kita. Seperti yang dikemukan oleh David Fernandez, kepala bidang penelitian ekonomi Asia J.P. Morgan, tidak akan mudah menutup credibility gap yang akan muncul jika Sri Mulyani benar-benar berhenti.

Dengan kredibilitas yang dimilikinya, Sri Mulyani adalah salah satu "jaminan" yang dilihat oleh dunia internasional. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia pun tidak akan mungkin membiarkan skandal Century yang ditengarai melibatkan Sri Mulyani lepas begitu saja karena berpotensi menghasilkan ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Bagaimanapun hasil akhirnya nanti, dilema besar sedang dihadapi pemerintah. Jika pun Sri Mulyani sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban, itu sudah sangat sulit dibuktikan di tengah pengadilan rakyat yang semakin marak. Melihat tren politik yang ada, sangat mungkin karir Sri Mulyani akan segera berakhir.

Jika nanti Sri Mulyani memang benar-benar diberhentikan, pemerintah harus segera memutar otak untuk mencari pengganti yang sekelas Sri Mulyani. Namun, itu jelas bukan hal yang mudah. Kepercayaan internasional atas kinerja Sri Mulyani adalah sesuatu yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita mungkin akan melihat penurunan kepercayaan (confidence) dari dunia internasional terhadap perekonomian kita.

Bagaimanapun, keadilan harus tetap ditegakkan. Jika Sri Mulyani memang bersalah, Indonesia tetap harus mengambil risiko demi sebuah keadilan. Sangat disayangkan bahwa skandal ini justru harus menimpa seorang menteri yang dulu dengan lantangnya mengatakan bahwa, "Saya ingin menjadi bagian dari pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat. Saya tahu itu tidaklah mudah. Tapi, prinsip itu telah menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang saya ambil." Apakah prinsip tersebut masih berlaku ataukah hanya tinggal retorika belaka?

Sangat mungkin kita akan segera memasuki babak baru dalam perekonomian kita. Era ekonomi Indonesia tanpa Sri Mulyani. Pertanyaannya, mampukah Indonesia bertahan dan melepaskan diri dari bayang-bayang Sri Mulyani? (*)

*) Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang


Blogger:

Dari apa yang telah dicapai oleh Sri Mulyani, saya rasa akan sulit sekali bagi Indonesia khususnya untuk kembali mendapatkan kredibilitasnya didunia internasional. Mungkin masyarakat umum tidak terlalu merisaukannya, karena sesungguhnya masyarakat Indonesia kebanyakan kurang peduli terhadap hal-hal seperti kredibilitas negaranya dimata dunia. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terlalu jenuh dan susah dengan beban yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencari jalan keluar dan mencari orang sekelas Sri Mulyani untuk mempertahankan kredibilitasnya dimata dunia. Negara ini akan selalu ada dalam bayang-bayang Sri Mulyani apabila pemerintah kehilangan kepercayaan dunia internasional selepas pe-nonaktif-an Sri Mulyani.

Telaah Buku Konsolidasi Demokrasi

Telaah Buku “KONSOLIDASI DEMOKRASI” oleh

Diterbitkan oleh : Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi
d/a. Friedrich-Naumann-Stiftung
Jl. Rajasa II No. 7
Jakarta 12110
Telepon : 62-21-7256012; 7256013
Telefaks: 62-21-7203868
Email : sekretariat@forumpolitisi.org
Situs : http//www.forum-politisi.org


Buku Konsolidasi Demokrasi merupakan hasil kerja forum politisi selama sepuluh bulan, yang terbagi dalam workshop, yang diadakan 3 minggu sekali, kemudian pertemuan kerja rutin, yang diadakan juga setiap 3 minggu sekali. Dalam setiap kegiatan Forum Politisi tersebut, selalu diundang narasumber baik dari partai politik maupun para pakar yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan tema bahasan masing-masing kegiatan, seperti:
• Model Pengembangan Partai Politik Pro Rakyat (Syamsudin Haris, LIPI dan Hasto Kristiyanto PDI-Perjuangan)
• Partisipasi Publik dalam Politik (Effendi Ghazali, Universitas Indonesia)
• Peningkatan Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif (Panda Nababan, PDIP, Nusron Wahid, Partai Golkar dan Tommy Legowo, CSIS)
• Keuangan Partai Politik (Luky Djani, ICW)
• Pengelolaan Hubungan dengan Konstituen (Alvin Lie, PAN)
• Penanganan Konflik Internal Partai (Ikrar Nusa Bhakti, LIPI)
• Rekrutmen dan Pelatihan Anggota (Marzuki Darusman, Partai Golkar)
• Seleksi Kandidat dan Pimpinan Partai (Hasto Kristiyanto, PDIP dan Hermawi Taslim, PKB)
Puncak dari kegiatan Forum Politisi tahun 2005 adalah Penyelengaraan Pertemuan Nasional Forum Politisi di Hotel Hilton Jakarta, yang mana menghadirkan sekitar 240 politisi dan pengurus partai politik baik dari tingkat nasional maupun dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menguji hasil-hasil kerja Forum Politisi, yang telah dikelompokkan menjadi 6 tema, yaitu : Keuangan Partai Politik, Hubungan dengan Konstituen, Rekrutmen Anggota dan Seleksi Kandidat, Pengembangan Struktur Internal Parpol, Konflik Internal Parpol dan Peningkatan Kinerja Parlemen.

Hasil akhir dari Pertemuan Nasional Forum Politisi inilah yang kemudian dijadikan dasar utama publikasi buku Konsolidasi Demokrasi cetakan pertama, yang telah diterbitkan pada bulan Februari 2006 lalu. Forum Politisi sangat berterima kasih sekali atas berbagai masukan, yang berupa komentar, saran dan kritik dari para pembaca, antara lain: tata letak yang kurang baik, gambar logo partai yang kurang lengkap, kurang lengkapnya pemuatan tentang kerja Forum Politisi, dll.

Di luar masukan tentang kekurangan pada penerbitan buku Konsolidasi Demokrasi cetakan pertama, juga terdapat input-input tentang pentingnya substansi buku tersebut disosialisasikan lebih luas dikalangan masyarakat, terutama di kalangan politisi dan pengurus partai politik di berbagai tingkatan. Permintaan untuk dikirimkan buku Konsolidasi Demokrasi terus masuk ke Sekretariat Forum Politisi, sementara buku cetakan pertama sebanyak 3000 eksemplar telah habis didistribusikan.

Berangkat dari kenyataan di atas dan adanya dukungan dana dari Kementerian Luar Negeri Jerman melalui Kedutaan Jerman di Indonesia dan Friedrich Naumann Stiftung Jakarta lagi, maka Forum Politisi menerbitkan cetakan kedua buku ini.
Cetakan kedua buku Konsolidasi Demokrasi ini tidak hanya mempunyai penampilan sampul luar dan tata letak yang berbeda dari cetakan pertama, melainkan buku cetakan kedua ini dilengkapi dengan ringkasan hasil kerja dan ringkasan hasil-hasil studi Forum Politisi, yang kami anggap signifikan dengan isi buku, seperti :

1. Ringkasan Hasil Studi tentang Parlemen :

• Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat
Oleh Bivitri Susanti, Binziad Kadafi, Reny Rawasita Pasaribu, November 2005
• Pemetaan Masalah Parlemen – Ditinjau dari Peraturan Tata Tertib DPR RI
Oleh Riris Katharina, Oktober 2005
• Proses Legislasi di Indonesia
Oleh Dr. Stephen Sherlock, Oktober 2005
• Analisa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
Oleh Smita Notosusanto

2. Ringkasan Hasil Studi Parpol :

• Assessment Kelengkapan Struktur dan Mekanisme Partai Politik di Indonesia
Oleh Sebastian Salang dan Tim
• Analisa AD/ART Partai-Partai Politik
Oleh Smita Notosusanto
• Standar Akuntasi Keuangan Khusus Partai Politik
Oleh Rini P. Radikun, Mahmudin Muslim, Ragil Kuncoro dan diedit
oleh Emmy Hafild (Tranparency International Indonesia)

Materi Buku
Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Jadi, tidak ada demokrasi kuat tanpa partai politik yang kuat (Riswandha Imawan, Guru Besar Ilmu Politik UGM). Di dalam partai politik dan di parlemen masih terlihat adanya kelemahan-kelemahan, baik di tingkat struktur dan infrastruktur organisasi sampai rendahnya keteladanan dan komitmen elite partai serta anggota dewan. Kondisi ini merupakan perkembangan yang kurang menyenangkan dan membahayakan bagi proses konsolidasi demokrasi.
Forum bersama bagi partai-partai politik dan anggota parlemen dari berbagai fraksi di DPR RI. Pada pertemuan pertama para inisiator yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 2005, di Jakarta, diputuskan membentuk Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, yang secara singkat disebut Forum Politisi.
Tujuan pembentukan forum ini adalah mencari jawaban bersama atas problem-problem yang dihadapi partai politik dan parlemen – diantaranya deparpolisasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap parlemen sekaligus mendesain sebuah agenda bersama untuk memperkuat partai politik dan parlemen. Lebih jauh, Forum ini juga bertujuan menyediakan wadah bagi peningkatan kompetensi dan membangun saling pengertian di antara para politisi dan partai politik, serta mendorong pembangunan politik dalam rangka mewujudkan kehidupan politik nasional yang lebih transparan dan demokratis.
Untuk merealisasi tujuan tersebut, Forum Politisi telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain workshop dan pertemuan kerja rutin yang masing masing diadakan setiap dua minggu sekali. Forum Politisi juga melakukan penelitian dan wawancara dengan para tokoh dan pejabat, terkait dengan penguatan partai politik dan parlemen. Tema-tema yang dipilih Forum Politisi sengaja tidak dikaitkan dengan isu-isu politik aktual, melainkan berdasarkan urgensi bagi penguatan partai politik dan parlemen.
Dalam perjalanannya, ada kebutuhan agar hasil-hasil diskusi tersebut dapat disosialisasikan ke kalangan yang lebih luas, terutama kepada politisi lokal dari berbagai partai dan daerah di Indonesia. Untuk itu, Forum Politisi memprakarsai sebuah pertemuan nasional yang dimaksudkan untuk menguji sekaligus memperkaya gagasan-gagasan lokal yang dibawa oleh para politisi dan pengurus partai dari daerah.
Pertemuan Nasional Forum Politisi telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-4 Desember 2005, dan dihadiri oleh pengurus dan aktivis partai dari berbagai tingkatan, partai politik maupun fraksi. Pertemuan Nasional Forum Politisi dibuka oleh tokoh-tokoh politisi nasional dan ditutup oleh pimpinan partai-partai politik. Di antara pembukaan dan penutupan terdapat pleno dan enam kelompok kerja, yang terdiri dari kelompok kerja Keuangan Partai, Pola Hubungan dengan Konstituen, Rekrutmen Anggota dan Seleksi Kandidat, Pengembangan Internal Partai, Konflik Internal Partai serta Peningkatan Kinerja Parlemen.
Tidak seperti citra yang berkembang di masyarakat manakala pengurus partai dan politisi menghadiri suatu pertemuan – yakni kursi kosong dan banyak yang berkirim-kiriman SMS, peserta Pertemuan Nasional Forum Politisi nampak bisa bertahan duduk di tempat. Mereka jarang terlihat mondar-mandir keluar masuk ruangan dan nampak berdebat secara serius dan keras tetapi dalam atmosfer yang konstruktif. Hampir tidak ada peserta yang "bermain HP" dengan menulis SMS. Jumlah peserta dari awal hingga akhir pertemuan nyaris tidak berkurang, dan masing-masing peserta dapat mengemukakan pendapat, ide serta harapanharapannya dengan tenang dalam waktu yang cukup. Banyak hal telah ditemukan atau diidentifikasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Forum Politisi, yang berpuncak pada Pertemuan Nasional tersebut. Mengingat adanya kebutuhan untuk mempublikasikan hasil-hasil kerja Forum Politisi – seperti yang diusulkan oleh anggota Forum dan peserta Pertemuan Nasional – Sekretariat memutuskan untuk mempublikasikan hasil-hasil identifikasi masalah dan gagasan-gagasan penanganan masalahnya saja.
Karena itu, materi yang terkandung di dalam buku ini lebih merupakan kompilasi dari berbagai temuan yang merupakan identifikasi masalah dan gagasan penanganan masalah dari beberapa tema yang telah dibahas, baik di dalam workshop, pertemuan kerja rutin maupun pertemuan nasional. Masalah masalah yang telah berhasil diidentifikasi adalah tidak jelasnya peraturan partai tentang fund rising; ketidakberdayaan bendahara partai; tidak jelasnya mekanisme penyelesaian konflik internal partai; program-program partai yang belum menyentuh kebutuhan masyarakat; rekrutmen anggota dan seleksi kandidat yang belum dilakukan secara terencana dan sistematis; lemahnya infrastruktur pendukung politisi dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu masih banyak identifikasi masalah dari berbagai tema bahasan kelompok kerja Pertemuan Nasional, yang dapat dibaca dalam buku ini.
Di samping mengidentifikasi masalah-masalah, Pertemuan Nasional juga menguraikan gagasan-gagasan penanganan masalahnya. Di antaranya, diperbolehkannya partai politik mempunyai badan usaha (perubahan UU), bendahara partai sebaiknya diberi mandat politik oleh kongres partai; didirikannya badan penanganan konflik internal partai yang indipenden, pengadaan staf ahli yang mampu melakukan investigasi ke lapangan; perlunya mengembangkan sayap partai, melakukan kaderisasi partai secara periodic untuk mempermudah proses seleksi kandidat; pembuatan posko/sekretariat di daerah-daerah pemilihan, dan inventarisasi aset-aset partai.
Beberapa gagasan tentang penanganan masalah bahkan telah diurai menjadi contoh-contoh konkret, yakni menjadi peraturan partai. Karena itu, setelah pemaparan identifikasi masalah dan gagasan penanganannya, dilampirkan pula contoh-contoh peraturan partai tentang "Keuangan dan Perbendaharaan Partai“, "Tatacara Penyerapan Aspirasi dan Hubungan
dengan Konstituen“, "Keanggotaan Partai Politik“, "Mekanisme Seleksi Calon Anggota Parlemen“, dan "Penyelesaian Konflik Internal Partai".
Untuk melakukan perubahan di dalam partai politik diperlukan waktu yang memadai, materi dan referensi yang mencukupi, dukungan infrastruktur dan suprastruktur yang kuat, serta kerja-kerja riil dari para politisi dan aktivis partainya. Perubahan dapat dilakukan dan dimulai dari perorangan. Berangkat dari pemikiran itu, di dalam buku ini juga dilampirkan "Tip bagi Politisi". Tip ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi dan dorongan bagi setiap orang yang ingin melakukan perubahan untuk penguatan partai politik dan parlemen.
Materi di dalam buku ini merupakan hasil bahasan dan bahan-bahan bahasan dari workshop, pertemuan kerja rutin dan Pertemuan Nasional Forum Politisi. Khusus pada materi diskusi kelompok kerja pengembangan internal partai, identifikasi masalah dan gagasan-gagasan pemecahan masalahnya diintegrasikan ke dalam lima tema yang lain.
Partai politik merupakan salah satu elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Dalam teori
demokrasi dan juga dalam pengalaman riil negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, partai-partai dapat berfungsi sebagai ”jembatan” antara masyarakat dan institusi-institusi negara. Partai politik adalah suatu organisasi yang karakter utamanya adalah kekuasaan. Agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik bertujuan memegang kekuasaan karena hanya kalau mempunyai kekuasaan politik, partai dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.
Hidup-mati suatu organisasi, termasuk partai politik, sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaannya. Dibutuhkan uang untuk membangun infrastruktur, untuk menjalankan aktivitas rutin, dan untuk membiayai aktivitas menjelang pemilu. Dana partai pada umumnya bersumber dari iuran anggota, aktivitas bisnis partai, sumbangan, dan subsidi negara. Agar partai-partai politik dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan (sustainable) harus membangun suatu sistem pendanaan yang:
1. Memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untuk menjalankan semua aktivitas partai;
2. Tetap menjamin kemandirian partai dan tidak menghambat proses institusionalisasi.
Hanya dengan sistem pendanaan yang memadai partai politik dapat menjadi aktor yang mandiri, tidak tergantung dari para donatur atau dari sumbangan pemerintah. Maka, partai politik harus berusaha mencari sumber dana yang bermacam-macam supaya pengaruh donatur tertentu terhadap keputusan-keputusan partai tidak terlalu besar. Partai politik membutuhkan peraturan baku yang mengikat dan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik partai terhadap publik maupun pimpinan partai terhadap anggotanya.
Pada workshop pertama, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan sistem keuangan partai politik dapat dihasilkan. Pada dasarnya semua peserta workshop sependapat bahwa pendanaan partai politik harus menjamin kemandirian serta institusionalisasi dan keberlanjutan (sustainability) partai. Lebih lanjut pengelolaan keuangan harus berdasarkan sifat antikorupsi serta transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan cara seperti ini partai-partai politik mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara benar dan memberikan kontribusi positif terhadap proses demokratisasi. Tentu saja political will dari partai-partai politik sangat dibutuhkan agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Sistem keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel hanya dapat diwujudkan kalau ada dorongan baik di internal partai maupun dari luar melalui perundang-undangan yang mempunyai perspektif antikorupsi. Maka dari itu, peserta workshop menghasilkan dua set rekomendasi, yakni untuk internal dan eksternal.
Rekomendasi di bawah ini merupakan hasil diskusi dari Kelompok Kerja I Pertemuan Nasional Forum Politisi.
Regulasi Undang-undang Partai Politik
1. Dalam undang-undang harus diatur dengan tegas tentang sanksi bagi pelanggarnya (tidak sekadar mendapatkan peringatan saja).
2. Membuka kemungkinan bagi partai politik untuk mendirikan badan usaha
milik partai politik.
3. Memasukkan aturan-aturan yang menjamin akses publik terhadap laporan
keuangan parpol.
4. Selain partai memperoleh bantuan dana pembinaan partai, juga memperoleh
bantuan dana operasional partai sampai ke tingkatan kabupaten kota.
5. Status kepemilikan aset partai harus atas nama partai.
Pada dasarnya mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat sederhana. Partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu umum. Maka partai politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program dan kebijakan partai. Artinya, politisi harus mencari informasi tentang kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian partai dapat menawarkan suatu program politik yang membicarakan persoalan-persoalan yang aktual. Dalam kompetisi multipartai, yang dibutuhkan partai politik adalah responsiveness; kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang responsif, partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu.
Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha menstabilkan dan mengontrol lingkungannya. Lingkungan yang sangat sentral bagi partai politik adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Maka, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan baik, partai harus mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai dan membangun (infra) struktur partai.
Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Lebih lanjut ada tiga pilar, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Kalau ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideology yang mau dikembangkan partai tersebut: Baru setelah itu dilakukan pengorganisasian.
Kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, antaragama, atau masalah yang lain. Ini yang akan membuat ideologi secara terus menerus applied atau hidup. Ini menjadi siklus, sehingga ini menjadi gerak spiral ke atas.
Hubungan Partai dengan Konstituen di Indonesia
1. Lemahnya pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, sehingga ketika timbul suatu persoalan, tidak terlihat adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Padahal ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai, seharusnya berdampak pada cara berpikir dan menyelesaikan persoalan. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat partai menjadi pragmatis. Tidak mengherankan bahwa akhirnya konstituen menjadi lebih pragmatis juga dan punya kecenderungan memilih figur berdasarkan kedekatan, atau yang banyak uang dan sumbangannya.
2. Hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola hubungan jualbeli/ transaksional antara buyer dan seller. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan lain-lain.
3. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pascapemilu. Alih-alih membuat desain keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan Ideologi.

INDIA

Keadaan Sosial India

India merupakan negera kedua jumlah penduduk paling besar di dunia, sekitar 1 milyar penduduk. Juga merupakan negera kedua yang terbanyak penduduk Muslimnya, sekitar 120 juta penganut, setelah Indonesia. Luas India sekitar 1/3 luas Amerika Serikat. Hindi merupakan bahasa nasional India, tetapi ada 24 bahasa daerah yang diucapkan oleh lebih dari 1 juta penduduknya.

Pesona Pernik India

India merupakan negara yang kaya akan seni

budaya yang khas dan eksotik. Berikut ini akan diulas beberapa furnitur dan

kerajinan / craft dari India yang menjadi benda koleksi pribadi sekaligus ditata sebagai elemen dekorasi interior.

Hasil Seni India

kerajinan tangan dan benda seni dari India ini dapat memberi sensasi tersendiri

bagi penikmatnya diantaranya fantasi seakan “berpetualang” ke pelosok negeri

tersebut. Selain dapat mengagumi keindahannya, kita juga akan tercengang oleh

cerita menarik “dibalik” pembuatannya ataupun mengenai daerah asal dari pernik

tersebut. Disamping itu, aplikasi benda seni ini dalam penataan interior juga

berhasil menciptakan suasana kontemplatif dan lebih tenang di antara hiruk

pikuknya kehidupan modern. Hal inilah yang terekam oleh tim Griya Asri saat

meliput koleksi pernik dari India milik keluarga Aditi Gupta dan Jyoti Khurana ditata

ulang oleh pemilik bersama dengan desainer interior Eliza Musnir di Aaura

Gallery yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan.

ORNAMEN

PADA FURNITUR

Furnitur khas India memiliki ornamen yang menegaskan ciri dan keunikan daerah asalnya. Inilah yang menjadi kekuatan furnitur dari India baik obyek ornamennya, teknik dekorasinya maupun material yang digunakan. Salah satu ornamen yang terkenal adalah lukisan / handpainted pada kursi kayu bergambar para raja dan pengiringnya. Biasanya, ornamen furnitur seperti ini berasal dari Kishangarh dan dikerjakan secara tradisional sedangkan kayu yang digunakan biasanya jenis babool, shisham atau aam. Selain itu furnitur tersebut juga mudah dibongkar pasang / detachable dan mudah dipindahkan seperti stool, meja rendah dan nampan berkaki / chowkis.

Adapula teknik ornamen yang disebut meenakari, yang diperkenalkan pertama kali oleh raja Man Singh dari Mughals pada abad ke-16. Teknik ini berkembang pesat di Jaipur, salah satu kota di bagian barat India yang material utamanya menggunakan serbuk batu atau enamel. Adapun tehapan pembuatannya yaitu furniture atau aksesori digambari motif dan dipasangi cetakan pola dari metal kemudian serbuk batu dibakar dan saat meleleh diisi ke cetakan. Selanjutnya, agar warna serbuk yang berbeda-beda ini tidak menyatu pada cetakan, maka teknik pembakarannya harus diatur dan teliti. Keunikan dari furnitur ini adalah warna enamel yang cerah dan kontras, motif yang rumit dan rapi serta biasanya berupa stilasi bunga dan hewan.

SOFT

FURNISHINGS

Kerajinan tangan India terkenal kaya akan bahan / fabric dengan warna-wana cerah, motif floral, teknik sulaman dengan benang khusus bahkan ornamen dengan manik-manik. Jenis kerajinan ini berasal dari Kashmir, Punjab, Gujarat, Rajasthan dan Madhya Pradesh. Misalnya saja saree yang ditenun secara tradisional baik dari sutra maupun katun. Keunikan kain ini adalah pola warna dengan dua garis / border yang membingkai sisi panjang kain dan satu bidang yang mengisi sepertiga dari sisi pendek kain yang biasa disebut pallu. Saree biasanya dihias dengan motif wajik atau garis geometris dan dihias dengan manik-manik agar terlihat lebih mewah seperti terlihat di ruang makan ini.

TEMPAT

SEMBAHYANG

Dalam melakukan ritual sembahyang, penganut agama Hindu di India biasanya memiliki satu tempat khusus yang biasa disebut Mandir. Mandir merupakan karya replika yang berukuran lebih kecil dari kuil dengan atap, kolom, dinding dan pintu serta dihias dengan ukiran simbol tertentu seperti lambang om. Mandir ini dapat diletakkan dimana saja kecuali di kamar tidur. Posisi pintu menghadap sisi selatan, bagian dalamnya diterangi oleh lampu dan dilengkapi dengan bantal untuk mengalasi lutut saat sembahyang. Dalam penataan di galeri, Mandir dihias dengan kain sutra, patung Ganesha dari batu dan kayu, patung Dewa Shiva dari tembaga dan lukisan yang dihias dengan perhiasan.

LUKISAN

TANJORE

Tanjore atau Thanjavoor merupakan salah satu kota di kawasan Tamin Nadu di selatan India dan juga merupakan ibukota kerajaan kekaisaran Chola di abad ke-9. Pada masa tersebut, kesenian berkembang pesat di antaranya teknik melukis dengan menggunakan batu mulia dan emas permata sebagai ornamen sehingga menimbulkan relief dan efek tiga dimensional pada permukaan lukisan. Ciri khas dari jenis lukisan ini antara lain obyeknya yang menggambarkan para dewa dewi dan mitologi dalam ajaran Hindu dengan warna yang cerah dan kontras serta dihias dengan emas dan permata sehingga benda seni ini tampil atraktif, anggun dan istimewa serta memiliki beragam ukuran.

Tempat Wisata India

Kompleks Qutb adalah sekelompok monumen dan bangunan di desa Mehrauli Delhi, India, bagian yang paling terkenalnya adalah Qutub Minar. Kompleks ini pertama kali dibangun oleh Quthbuddin Aybak, penguasa pertama Dinasti Slave, di kota barunya yang disebut Qila-Rai-Pithora dekat kota tua Prithivraj Chauhan. Kompleks ini ditambahi oleh banyak penguasa berikutnya, termasuk Iltutmish dan Ala ud din Khilji dan juga Britania.

Selain Qutub Minar; konstruksi penting lainnya adalah mesjid Quwwat-ul-Islam, Ala-I-Darwaza, Alai Minar dan pilar besi.

Taj Mahal (bahasa Urdu:تاج محل, Hindi: ताज महल) adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah musoleum untuk istri Persianya, Arjumand Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz-ul-Zamani atau Mumtaz Mahal. Pembangunannya menghabiskan waktu 23 tahun (1630-1653) dan merupakan sebuah adi karya dari arsitektur Mughal.

Agra

Lokasi Taj Mahal di India

Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal memiliki kekayaan yang besar selama masa kejayaannya. Pada 1631 istri keduanya wafat sewaktu melahirkan putrinya Gauhara Begum, anak ke-14 mereka.

India menganut tata kehidupan demokrasi maka ancaman bencana kelaparan massal seperti yang terjadi dimasa pemerintah kolonial Inggris bisa dihindarkan. Karena pemerintah didalam sebuah demokrasi “harus memenangkan pemilu dan menghadapi kritik dan tekanan dari publik, dan pemerintah yang seperti ini mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat untuk menghindari bencana kelaparan dan bencana lainnya.

Pornografi

Pada dasarnya seluruh agama di dunia, menentang pornografi. Meski istilah pornografi secara definitif tidak ditemukan dalam satu kitab sucipun.

Yang ditemui biasanya berupa istilah: zina (Islam, Kristen, dan Khatolik), nafsu rendah (Budha), kesusilaan (Khonghucu). Sehingga benang merah yang dimaksud dengan kegiatan pornografi saat ini, jelas terlarang dalam agama।

Menurut Webster’s Dictionary: Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti: Pelacur, prostitusi (Porne) dan menggambar, menulis, atau gambar atau tulisan (Graphein)

Jadi makna pornografi adalah sesuatu yang disebarkan oleh media massa yang berisi materi-materi tentang pelacur, pelayanan seks atau pembangkit hasrat seksual seseorang.

Ragam Pornografi

Soft Core: tampilan materi pornografi yang tidak terlalu eksplisit (soft), belum menjijikkan, atau mengandung kekerasan, contoh: goyang inul, dkk.

Hard Core: menjijikkan, sangat eksplisit, dan mengandung kekerasan (kasar atau berat), contoh: adegan perkosaan, pornografi anak, homoseksual/lesbian.

Snuff: materi pornografi yang ekstrim/brutal (hingga merenggut nyawa). Contoh: film 8 mm.

Bagaimana cara mendeteksi suatu materi itu pornografi atau bukan?

Ada muatan materi seks

Bersifat cabul (obscenity)

Bertujuan membangkitkan hasrat seksual khalayak

Disebarkan melalui media komunikasi/media massa

Mengapa pornografi berbahaya?

Menggunakan media massa

Sifat media massa: anonim (bisa siapa saja yang menulis), cakupannya luas (desa-kota, dusun-kampung, dsb), dan heterogen (usia, pendidikan, budaya, status-sosial-ekonomi)

Dapat membuat orang ketagihan (addictive), minta lebih (escalation), tidak sensitif terhadap kejahatan seksual (desensitization) dan butuh pelampiasan (act out)

Contoh pornografi yang kini beredar:

Penampilan penari latar dengan pakaian serba minim & gerakan sensual dalam klip video musik di TV dan VCD.

Penampilan penyanyi-penyanyi (dewasa, anak-anak, dari dalam dan luar negeri) dengan pakaian yang juga minim dan gerakan sensual dalam klip video musik di TV dan VCD-VCD.

Penampilan model atau artis yang seringkali tak terkenal namanya – pada sampul depan dan isi majalah, koran, tabloid, dengan pose yang menonjolkan daya tarik seksual.

Pemberitaan/penuturan ‘kisah sejati’ tentang kasus perkosaan yang ditampilkan justru dengan cara yang jelas-jelas diarahkan untuk membangkitkan gairah seksual pembacanya.

Penuturan/konsultasi tentang pengalaman seksual di radio & telepon (sex phone).

Penampilan artis-artis film yang merangsang birahi yang banyak tersebar di film-film TV, Bioskop dan VCD.

Poster-poster bioskop, billboard, sampai kartu-kartu remi porno yang sangat terbuka menampilkan gambar wanita dalam pose-pose yang menonjolkan daya tarik seksual.

Gambar-gambarporno yang tersebar di berbagai situs di Internet

Iklan-iklan yang asosiatif, berpakaian minim dan gerakan sensual

Yang terbaru, Majalah Playboy Indonesia sebagai simbol pornografi, bebas terbit, kasusnya dimenangkan karena gambar dimajalah dianggap tidak vulgar dan merupakan produk pers yang harus dijamin kebebasannya.

Siapa korban dari pornografi?

Semua orang berpotensi sebagai korban,

vLaki-laki berpotensi untuk melakukan kemaksiatan

vWanita sebagai obyek pornografi

vAnak-anak sebagai konsumen utama media massa. Anak adalah peniru terbaik sehingga segala hal yang mereka saksikan, berpotensi untuk dilakukan di lain kesempatan (menurut Seto Mulyadi, Ketua Komisi Perlindungan Anak). Sehingga anak terancam menjadi generasi yang amoral

Siapa yang bertanggung jawab di balik tetap eksisnya pornografi?

Pemerintah yang tidak tegas dalam menangani masalah pornografi

Produsen materi pornografi

Orang-orang yang menjadi obyek pornografi

Media massa sebagai penyebar materi pornografi

Kita semua sebagai penikmat pornografi secara sadar atau तिदक

Mengapa pornografi semakin marak?

Perubahan nilai/norma sosial dalam masyarakat. Misalnya semakin terbuka aurat, dianggap semakin modern. Cara pandang orang timur yang cenderung berkaca pada budaya barat.

Tidak ada UU yang mengatur, padahal di negara barat sendiri, pornografi dibatasi dan diatur peredarannya.

Pemanfaatan kemajuan teknologi yang tidak sesuai.

Mendapat dukungan mulai dari masyarakat umum hingga ke tokoh-tokohnya baik yang muslim maupun yang non muslim.

Jika laki-laki mendukung pornografi adalah hal yang wajar, karena mereka yang paling menikmati.

Sekarang wanita yang banyak menjadi korban dari pornografi, justru mendukung tindakan pornografi tersebut. Para wanita inilah yang secara sadar atau tidak telah termakan oleh ide-ide feminisme

Apa Feminisme?

Paham yang diperjuangkan oleh kaum feminis melalui gerakan “pembebasan” kaum wanita melalui persamaan gender (setara dengan pria) dengan pembagian peran 50:50.

Sejarah Feminisme

Lahir beberapa abad yang lalu di Barat, karena adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum wanita.

Dalam doktrin peradaban Yunani, menurut Prof. Will Durant, “Di Roma, hanya kaum lelaki yang mempunyai hak-hak di depan hukum pada masa awal negara Republik. Lelaki saja yang berhak membeli, memiliki atau menjual sesuatu atau membuat perjanjian bisnis. Bahkan mas kawin istrinya menjadi miliknya pribadi. Dalam proses kelahiran di Roma, jika ada anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat atau berjenis kelamin perempuan, sang ayah diperbolehkan oleh adat untuk membunuhnya”.

Perkembangan Feminisme

Feminisme pada jamannya memang diperlukan, tetapi kemudian feminisme berkembang di berbagai penjuru dunia dengan corak yang berbeda-beda namun dengan kesamaan cita-cita yaitu untuk menyetarakan peran wanita dengan pria baik di rumah, kantor, pemerintahan, dll. Feminis yakin bahwa wanita sama dengan pria, wanita memiliki kebebasan mutlak atas tubuh, diri dan hidupnya. Wanita bebas memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangganya.

Apa yang salah dari feminisme?

Sepintas gerakan feminisme terlihat manis, tapi dari ide ini telah dihasilkan para wanita yang merasa telah mempunyai peradaban yang maju dan modern, padahal sesungguhnya peradaban itu penuh dengan kerusakan dan kembali pada kebodohan.

Feminisme dalam Islam

Dalam Islam, feminisme tidak diperlukan, asal baik pria maupun wanita memahami ajaran Islam secara benar karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara pria dan wanita kecuali dalam hal ketaqwaan. Islam hanya mengatur peran pria dan wanita berdasarkan sifat kodrati masing-masing.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

(An Nahl 97)

Budaya hasil ide feminisme

Kebebasan seks

Kaum feminis menganggap ikatan pernikahan bersifat memaksa dan dapat menciptakan dominasi pria. Padahal siapa sebenarnya yang dirugikan dalam kebebasan seks? Kehamilan, aborsi, prostitusi, perceraian hingga single mother, tentunya kembali pada pihak perempuan.

Tirani kecantikan

para wanita berjuang keras agar cantik dan menarik sehingga menjadi obyek seks dan kegairahan pria.

Aminah Wadud, feminis muslim asal Amerika, menjadi khatib dan imam shalat Jum’at bagi laki-laki.

Pernikahan bukan ibadah, perempuan boleh menikahkan dirinya, poligami haram, nikah beda agama boleh, jilbab hanya mode, aturan berjilbab menimbulkan pembelengguan perempuan.

Perempuan dibuat lupa akan kodratnya sebagai istri, ibu dan pengatur rumah tangga, sehingga jika nafkah istri lebih besar, maka istri boleh sebagai kepala keluarga.

Dengan dalih kesehatan reproduksi perempuan, wanita yang tidak menginginkan terjadinya kehamilan bebas melakukan aborsi.

Menolah RUU APP dengan dalih kebebasan berekspresi, HAM dan seni

Dari ide-idenya, feminis sangat mendukung pornografi karena wanita dianggap mempunyai kebebasan penuh untuk menjadikan dirinya sebagai obyek pornografi

Akibat Pornografi

Darsono, 16 tahun memperkosa 2 adik tirinya (Rakyat Merdeka, 13 Maret 2003) karena kerap menonton musik dangdut di televisi.

Seorang anak SD tega mencabuli temannya sendiri di dalam kelas (Jawa Pos, 14 Maret 2005)

Dan masih banyak kasus lain yang lebih tragis lagi.

Belum lagi semakin berjangkitnya penyakit menular seksual dan AIDS.

Akibat pornografi di AS sebagai contoh negara bebas yang sering kita anut perkembangan budayanya

Hasil penelitian Jane Brown, Ilmuwan dari Universitas North Carolina, menunjukkan bahwa eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan film-film, mendorong masyarakat AS dan Eropa melakukan aktifitas seks secara sembarangan, akibatnya kasus perkosaan meningkat.

Pada tahun 1978, data Crime in USA terjadi 147.398 kasus perkosaan. Tahun 1995 menjadi 683.280 kasus. Itu berarti setiap hari ada 1.872 wanita diperkosa, setiap jam 76 wanita dan setiap menit 1,3 wanita diperkosa di AS.

Bagaimana dengan Indonesia? Masih inginkan kita untuk terus mengikutinya?

Solusi dari masalah pornografi

Sebagai muslim, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kembali pada ajaran Islam karena segala aturannya bukan buatan manusia, sehingga akan tetap sampai kapanpun.

HUKUM ISLAM

Wahyu diturunkan untuk membentuk kehidupan manusia, bukan sebaliknya, wahyu dimodifikasi agar sesuai dengan selera dan kemauan manusia. Manusia harus mendengar apa kata wahyu, bukan wahyu harus mendengar apa maunya manusia.

Islam memandang pornografi

Pornografi dalam Islam masuk dalam kategori zina, dan Islam melarang untuk sekadar mendekatinya.

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al – Israa’ : 32)

Kadar perbuatan zina

Mata dengan pandangan/melihat

Lisan dengan ucapan

Hati dengan membayangkan (berharap/menginginkan)

Kemaluan dengan melakukannya

Islam mendahulukan pencegahan terhadap zina

Perempuan wajib menutup auratnya (QS. Al-Ahzab:59 dan An-Nur:31)

Larangan memakai pakaian tipis atau ketat (hadist)

Larangan berkhalwat (berdua-duaan) dengan bukan muhrim (hadist) dan berikhtilat (campurbaurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada urusan yang diperbolehkan agama)

Penjagaan mahram kepada perempuan jika ia bepergian jauh (hadist)

Menjaga pandangan