"Ide pemindahan Ibukota disambut baik masyarakat Palangka Raya. Bahkan mereka meminta agar gagasan ini terus diwacanakan dan diwujudkan," ujar Hamdhani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. "Istilahnya, tempat kami itu tampaknya 'dilamar,' jadi tentu kami sambut positif," kata Hamdhani.
Ia menyatakan, wacana pemindahan Ibukota ke Palangka Raya bukan sekali ini saja muncul, karena sejak tahun 1957 Presiden Soekarno telah menyatakan bahwa Palangka Raya akan menjadi ibukota negara. Hamdhani pun memandang Palangka Raya tepat menjadi ibukota, terutama dari sisi geografis.
"Di Kalimantan tidak ada ancaman gempa dan gunung berapi," tuturnya. Hamdhani mengingatkan, sebagus dan selengkap apapun infrastruktur suatu kota, akan percuma saja bila terkena gempa 6 skala Richter.
Namun Hamdhani mengakui bahwa pemindahan Ibukota tidaklah semudah yang diucapkan. "Ini juga menyangkut masalah anggaran," ujarnya. Oleh karena itu, ia mempertanyakan apakah memungkinkan bagi Indonesia untuk membangun Ibukota baru di tempat lain, dengan anggaran yang tersedia saat ini. Masyarakat Palangkaraya, ujarnya, sudah tentu berharap jawabannya adalah 'mungkin.'
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari menilai bahwa gagasan pemindahan Ibukota tidak bersifat konsepsional sehingga sulit untuk diwujudkan. "Jangan-jangan wacana ini sebentar lagi akan kempes," ujarnya pesimistis.
Jika serius ingin mewujudkan wacana pemindahan Ibukota, kata Hajriyanto, maka pengkajian mendalam harus segera mulai disusun karena persoalan pindah Ibukota bersifat multidimensional.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang juga menyatakan kesiapan rakyatnya untuk menjadikan Palangka Raya sebagai Ibukota. Palangka Raya, kata Teras Narang, juga siap menjadi Ibukota berdasarkan luas wilayah, geografi, perhubungan dan sarana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar